Memahami Partisipasi Kebijakan Publik

Analisis pegulasi pemerintah yang partisipatif dapat menggunakan teorinya Prof Noeng Muhadjir (200: 35-37) yaitu paradigma social policy walaupun tidak secara mutlak. Social Policy mendesain kebijkan secara bottom up, berangkat dari grass roots. Pemerintah (eksekutif) dan Legislatif merupkan delegated dari grass roots.

Social Policy adalah kebijakan yang bersumber pada kehendak dan cita-cita masyarakat banyak; terjadi optimalisasi partisipasi warga masyarakat dalam mencermati kebijakan yang akan diputuskan dan dirancang. Social policy adalah policy yang community based.

Konstruk pemikiran social policy, biarlah masyarakat mengurus dirinya sendiri. Tugas pemerintah memberi fasilitas sistemik, berupa pengaturan perundangan agar kehidupan berkembang demokratik dan terjadi a fair justice, sehingga hak azasi manusia terpelihara, hak warga Negara terpelihara, dan hak untuk berbeda pendapat terjamin.

Pemerintahan dalam persepktif partisipatif adalah kepentingan masyarakat, namun pertanyaan yang muncul masyarakat yang mana? Kalau konsisten dalam tata struktur masyarakat bahwa pada dasarnya struktur masyarakat bisa dibagi dalam tiga kelompok yakni masyarakat negara yang terdiri dari eksekutif (PNS), TNI dan POLRI, kemudian masyarakat politik yaitu parpol dan legislative serta masyarakat sipil yaitu masyarakat kebanyakan, seperti NGO, ORMAS dll, maka jelas di sini bahwa partisipasi masyarakat yang dituju adalah kelompok yang ketiga. Namun sering tidak konsisten peran masing-masing. Tidak jarang PNS mendirikan NGO, kemudian mengatasnamakan masyarakat, pengurus Parpol pun juga demikian.

Mengapa Partisipasi

Eforia reformasi dan pemerintahan ototnomi daerah, “partisipasi” menjadi kata sakti yang diklaim oleh banyak pihak, dan menjadi salah satu tolak ukur demokrasi penyelenggaran pemerintahan baik pusat, propinsi maupun daerah. Konteks otonomi daerah dalam mewujudkan pemerintah yang baik (good and clean governace), partisipasi menjadi salah satu pra syaratnya diantara syarat-syarat yang lain. Menurut UNDP (1999), pemerintah yang baik (good and clean governace) memiliki unsure-unsur sebagai berikut:

  1. partisipasi; semua golongan masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung mapun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkankebebasan berkumpul dn mengukapkan pendapat, serta kapasitas secara konstruktif.
  2. supremasi hukum; kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak azasi manusia.
  3. transparansi; dibangun atas dasar akses informasi yang bebas dan terbuka bagi public. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia hendaknya dapat dimengerti dan dipantau.
  4. cepat tanggap dalam pelayanan; lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
  5. mampu membangun consensus; tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsesus menyeluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila munngkin, konsesnsus dalam hal kebijakan-kebijkan dan prosedur-prosedur.
  6. kesetaraan; semua golongan masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
  7. efektif dan efisien; proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
  8. bertanggungjawab; para pengembil keputusan di pemerintahan, dunia usaha dan oragnisasi-oragnisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

mempunyai visi strategis dalam pemerintahan.

9. Visi strategis; para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik, serta pemahaman yang atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Hampir semua pemerintahan mengklaim telah memilki unsur-unsur good and clean governance, termasuk mengatakan telah partisipitif dalam seiap kebijkannya. Klaim partispatif biasanya dibuktikan bahwa pemerintah telah mengundang steakholdernya dalam kebijkan public atau telah membuat regulasi tentang partispasi. Apakah cukup partisipasi dilakukan dengan sekedar formalitas undangan atau regulasi dengan tafsirnya yang bagaikan “karet” penuh dengan tarik ulur kepentingan kekuasaaan?

Pengertian partisipasi menurut Ricky, yang mengutip dua pendapat pertama, Antofl dan Novack (1998) yang mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan secara terus menerus dalam pembuatan keputusn yang dapat mempengaruhi kepentingan umum. Kedua, Thomas (1995) mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Menurutnya bentuk-bentuknya yang dapat dibangun dalam pastisipasi masyarakat antara lain: key contact, public meeting, advisory committees, citizen survey, citizen contact, negotiation, and mediation.

Partisipasi menurut UNDP, dimaknai bahwa semua golongan masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan-perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan berserikat mengemukakan pendapat, serta kapasitas untuk bepartisipasi secara konstruktif.

Berdasarkan definisi tersebut, ormas sebagai sebagai salah satu representasi masyarakat dalam berpartisipasi harus terlibat secara terus menerus dalam pembuatan keputusn yang dapat mempengaruhi kepentingan umum (public) dalam pemerintahan. Keberpihakan ormas dalam berpartisipasi harus jelas, yakni kepentingan umum masyarakat. Kondisi umum masyarakat menjadi pertimbangan utama, yakni kesejahteraan, keadilan dan keseteraan.

Kesejahteraan dapat berwujud dengan bebasnya masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan (mustadh’afin) masyarakat umum. Partisipasi atau keterlibatan ormas dalam pembuatan kebijakan public harus berorientasi pada terbebasnya masyarakat dari kemiskinan atau ketidakberdayan masyarakat (mustadhafin). Apalagi penelitian para sosiolog mengatakan bahwa kebijakan public menjadi sakah satu penyumbang besar kemiskinan atau ketidakberdayaan masyarakat.

Arnstein, menjelaskan ada delapan tangga partisipasi masyarakat, yang kemudian dikenal dengan tipologi Arnstein, yaitu:

Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat

8

Citizen control

Degree of Citizen Power

7

Delegated power

6

Partnership

5

Placation

Degree of Tokenism

Non-Participant

4

Consultation

3

Information

2

Therapy

1

Manipulation

Manipulation, bisa diartikan tidak ada komunikasi apalagi dialog; Therapy berarti ada komuniksi namun masih bersifat terbatas, inisiatif dari pemerintah dan hanya satu arah; Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; Consultation bermakna bahwa komunikasi telah berjalan dua arah; Placation berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah; Partnership berarti suatu kondisi pemerintah dan masyaakat merupakan mitra sejajar; Delegated Power berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya; dan Citizen Control berarti bahwa masyarkat menguasai kebijakan public mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi dan control. Dua tangga ke bawah di kategorikan sebagai Non-partisipasi; tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat tokenism (pertanda) yaitu tingkat peran serta di mana masyarakat di dengar dan berpendapat, tetapi tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Peran serta pada tingkat ini memilki kemungkinan yang sangat kecil menghasilkan perubahan dalam masyarakat; tiga tangga teratas dikategorikan dalam tingkat kekuasaan masyarakat dalam mempengaruhi dan proses pengambilan keputusan.

Tingkat Partisipasi Kebijakan Publik Pemkab Kebumen

Partisipasi kebijakan publik di kebumen sudah punya payung hukum yang relatif kuat, yakni peraturan daerah nomor 53 tahun 2004 tentang partisipasi kebijakan publik. Namun pada tingkatan yang seperti apa partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan sebagai kebijakan publik perlu kita refleksikan.

Pemahaman tentang partisipasi yang masih sangat sederhana tersebut di atas bisa dijadikan referensi tingkat partisipasi kebijakan publik di pemerintahan kabupaten Kebumen. Misal partisipasi masyarakat dalam APBD, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dari tingkat desa sampai kabupaten, dan informasi publik lainnya.

Selama kesertaan masyarakat masih sebatas sebagai undangan, obyek pendengar setia, maka kebijakan publik belum partisipatif. Jika kesertaan masyarakat masih sebagai penggembira dalam hiruk pikuk penyampaian aspirasi kemudia pemerintah hanya mendengar, tetapi tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan maka tingkat partisipasinya hanya sebatas “pertanda” dan belum partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam kebijkan publik secara politis merupakan dinamika komunikasi dengan pemerintah. Partisipasi masyarakat bukanlah hadiah dari pemerintah, tetapi sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Selamat berjuang kepada seluruh masyarakat dalam setiap kebijakan publik.

________________________

Salim Wazdy, M.Pd., Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kebumen staf Pengajar STAINU Kebumen

5 Komentar

Filed under Opini

5 responses to “Memahami Partisipasi Kebijakan Publik

  1. Mm..Bahasannya berat nich..

    Numpang lewat ajah Pak..

    Assalamu’alaikum wr.wb..

  2. Penting juga berita untuk ngisi blog pak, jangan hanya tulisan… agar lebih komunikatif

  3. man ya’kulu biqodri ngukulihim ?????????
    bahasanya jangan kaya mahasisa, yang membumi dan merakyat, lagi pula waga nahdliyin itu orang desa tidak semua warga nahdliyin itu mahasiswa, mbok podo mumet wargane……………..? lah jangankan warga nahdliyin mas ..? mbok pengurus NU kayae yo podo ra paham.

    sing biasa ae (bikodri ngukulihim aja)

  4. unwan

    bahasane sesuai kapasitase Pak Salim….sebagai akademisi maka tulisane harus ilmiah, he he….
    Soal warga NU wong ndeso dan bukan mahasiswa memang iya. hanya ini kan di website, jangankan warga biasa, wong pengurus NUne, kayane yang buka-buka situs sendiri bisa dihitung…
    makane sama-sama belajar biar paham….
    Kemudian yang perlu dibumikan adalah pemikirannya, bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan dan ini bisa dimulai dari desa.

  5. Putr.shakty@gmail.com

    Mas,mbak,pak,bu.aku lg cari logo stainu kok ga nemu y?pa blm beredar di pasaran?minta bantuanya donk?sudilah mengirim ke emailku ya?putra_shakty@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s