RANAH POLITIK ULAMA DAN PESANTREN

imga05581 Oleh: K.H. Nur Sodik

ULAMA (Ar:’ulama’). Orang yang tahu atau memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Kata ulama merupakan bentuk jamak dari ‘alim yang keduanya berarti “yang tahu” atau “yang memiliki pengetahuan”.

Dalam Al Qur’an kata ulama ditemukan pada dua tempat. Pertama dalam surat Al Fatir ayat 28 yang artinya: “…sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNYA hanyalah ulama…” jika ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat 27, pengertian ulama pada ayat tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu ke-alam-an atau ilmu kauniyah. Kedua dalam surat Asy-Syu’ara ayat 196 dan 197, yang artinya: “Dan sesungguhnya Al Qur’an benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang dahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?”. Di sini arti ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama.

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu ke-alam-an dan ilmu agama, dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa khasah (takut atau tunduk) kepada Allah SWT. Ada hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menyatakan: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi”. Meskipun Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadist meragukan keshahihan hadist ini, tetapi jiwa hadist ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al Qur’an pada surat Al Fatir ayat 32 yang artinya: “Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami…” ketika para nabi sudah tiada, maka tugas para nabi itu menjadi tugas para ulama, yaitu tabligh atau menyampaikan (surat Al Ma’idah ayat 67), tabyin atau menjelaskan (surat An-Nahl ayat 44), tahkim atau memutuskan perkara ketika ada persoalan di antara manusia (surat Al-Baqarah ayat 213), dan uswah atau contoh telada (surat Al-Ahzab ayat 21).

Pada masa Al-Khulafah ar-Rasyidin (empat khulafah pertama) tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan ke-alam-an, dan pemimpin politik praktis. Para sahabat Nabi Muhammad SAW umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan kealaman, dan sekaligus mereka juga pelaku politik-politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam suatu dewan pertimbangan yang disebut Ahl-Al Halli wa-al-‘Aqd. Oleh ulama para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf. Baru pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan sesudahnya, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki pengetahuan keagamaan saja. Bahkan karena ada pembidangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi. Misalnya, ahli fiqih disebut fukaha, ahli hadist disebut Muhaddisin, ahli kalam disebut Mutakalim, ahli tasawuf disebut Mutasawuf, dan ahli tafsir disebut Mufasir. Sementara itu orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman tidak lagi disebut sebagai ulama tetapi disebut ahli dalam bidangnya masing-masing.

Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Hayyan tidak disebut sebagai ulama, tetapi disebut sebagai ahli kauniyah. Tokoh-tokoh itu baru disebut ulama jika merangkap memiliki ilmu pengetahuan keagamaan. Ahli filsafat juga tidak disebut ulama. Mereka disebut failasuf (filosof) atau hukama (orang-orang yang memiliki kebijaksanaan). Misalnya Al Khindi, Al Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan Ghazali. Kecuali jika mereka memiliki pengetahuan keagamaan, mereka bisa disebut ulama, misalnya Ibnu Rusyd, yang selain filosofi juga disebut sebagai ulama fikih karena keahliannya dalam bidang fikih sangat kuat dan Ghazali yang selain filosof juga dapat dikatakan sebagai ulama fikih, tasawuf, kalam dan ahli ilmu kealaman.

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama juga menjadi lebih sempit karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidah fikih, di Indonesia ulama identik dengan fukaha, bahkan dalam pengertian awam sehari-hari, ulama adalah fukaha dalam bidang ibadah saja.
Betapapun semakin sempitnya pengertian ulama dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tidak bisa dilepaskan, yakni ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam rangka khasyyah adanya rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.

ULAMA DAN POLITIK PRAKTIS

1. NU dan pesantren (di dalamnya ulama) bukanlah lembaga politik, namun demikian keterlibatan warga NU dalam kehidupan politik praktis merupakan suatu kenyataan sejarah dari masa ke masa.Apalagi ajaran ahli sunnah (Aswaja) yang dianut oleh NU syarat dengan nilai-nilai dasar (The basic values) atau qiyam assasiyah bagi kehidupan politik yang demokratis yang bermoral. Untuk itu keterlibatan kalangan NU dan pesantren dalam politik diharapkan dapat mewarnai politik dengan warna yang demokratis dan memperhatikan akhlaqul karimah.

2. Beberapa nilai dasar yang ada dalam Aswaja yang sangat berguna bagi penegak suatu kehidupan politik yang demokratis dan bermoral antara lain:

a. Toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat al Ikhtilaf, sayun thabi’iyyun, Fil insani, pesantren yang orientasinya kepada fiqh sangat akrab dengan tradisi ikhtilaf. Bahkan dikatakan bahwa min thabi’atil fiqh al ikhtilaf. Hal itu tergambar dari ungkapan-ungkapatn kitab fiqh. Fihi qawlani, Fihi aqwalun kathsirah. Dengan sikap toleran dan moderat (tasamun dan I’tidal) dalam me-manage perbedaan, diharapkan tercipta apa yang disebut ikhtilafu ummati rahmah.

b. Syura sebagai landasan pengambilan keputusan terutama dalam masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak (publik). Wa amruhum Syura baynahum. Agar supaya Syura tidak menjelma menjadi kultus politik yang simbolik semata, perlu dikembangkan prinsip kesetaraan (equity/musawat) antara para warga yang terlibat dalam Syura.

3.Jabatan dan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai nikmat. Implikasi lebih lanjut antara lain:

a. Pemegang kekuasaan dan jabatan adalah Khadimul ummah bukan syayyidul ummah. Dalam ungkapan lain ia merupakan ar ro’i atau al-ajir.

b. Rekrutmen pemegang kekuasaan dan jabatan harus didasarkan pada prinsip the right man on the right place atau tasyidul amri ila ahlihi. Jika hal ini tidak dipatuhi berarti telah terjadi tadli’ul amanah yang kata Nabi akan menyebabkan kehancuran suatu ummat. Prinsip rekrutmen personalia yang benar ini erat kaitannya dengan prinsip penegakan keadilan yang merupakan soko guru bagi kelangsungan suatu kekuasaan. Tabqo addaulatul ‘adillah wain kanat kafiroh watafina daulatul dalimah walau kannat muslimah.

c. Kemaslahatan rakyat sebagai acuan pokok dalam setiap tindakan politik yang diambil. Tashoroful imam ‘ala ro’iyyah manutun bilmaslahah.

d. Al maru bil ma’ruf wannahyu ‘anil munkar (kontrol sosial) sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan diyakini bahwa afdolul jihad kalimatu haqqin ‘inda sultonin jairin.

Komitmen pengikut Aswaja adalah kepada nilai dan sistem yang disepakati bersama bukan kepada tokoh yang disegani, betapapun hebatnya tokoh itu. Sangat popular ungkapan yang menyatakan undhur muqola wala tandhur mangqola. Apalagi di dalam ajaran Aswaja tidak dikenal konsep ishmatul aimah.

Realisasi dasar-dasar politik yang demokratis dan bermoral dalam kehidupan warga NU dan pesantren masih cukup memprihatinkan. Hal itu antara lain nampak dalam:

1. Sempitnya wawasan yang membuat sikap alergi terhadap perbedaan pendapat. Dalam kehidupan intern partai politik perbedaan pendapat sering dianggap sebagai permusuhan. Sedangkan dalam hubungan antara partai politik terdapat kecenderungan sakralisasi pilihan politik. Akibatnya muncul militansi politik yang tidak pada tempatnya.

2. Syuro baru dilaksanakan sebatas formalitas. Hal ini disebabkan belum tegaknya prinsip kesetaraan. Bahkan sering terjadi taqdisur rijal, sehingga ada tokoh yang nyaris menjadi sonamun yu’bad. Dengan kenyataan seperti ini komitmen terhadap nilai dan system sering digeser oleh komitmen kepada tokoh. Demikian pula Syura sering digusur oleh hasil istikhoroh sebagai tokoh yang dianggap suci. Padahal kalau dicermati medan istisyaroh dan medan istikhoroh adalah berbeda. Istisyaroh adalah untuk masalah publik, sedang istikharoh adalah untuk masalah perorangan.

3. Kekuasaan dan jabatan masih lebih banyak disikapi sebagai nikmat yang mendatangkan berbagai kemudahan. Hal ini berdampak pada perilaku pemimpin yang cenderung menjadi sayyidul ummah bukan khadimul ummah. Akibat lebih lanjut adalah tidak jelasnya pemihakan sebagai politisi NU dan pesantren terhadap rakyat. Dalam kaitannya dengan rekrutmen personalia pada jabatan-jabatan politik masih banyak didasarkan atas pertimbangan nepotisme (keluarga, quyyuh wa qawaqis). Demikian pula kemaslahatan ummat seringkali dinomorduakan, sementara yang sering dinomorsatukan adalah kemaslahatan pemimpin. Untuk itu sering dilakukan upaya mobilisasi dukungan ummat untuk kepentingan pribadi sang pemimpin. Sebagian dari upacara istighosah massal dicurigai termasuk dalam rangka mobilisasi semacam ini.

4. Langkanya ulama yang berani melakukan kontrol social karena tiadanya independensi. Al iqtimad ‘alan nafsi menjadi sesuatu yang sangat langka. Yang banyak adalah dependensi (ketergantungan) kepada legitimasi penguasa. Menurut al Iman al Ghozali penyebabnya adalah keserakahan atau Al-Athma dan dominasi kecintaan kepada istilau hubbil maal.

5. Pemaparan realita yang tidak menggembirakan dari peran politik sebagian warga NU dan pesantren di atas bukanlah dimaksudkan untuk menutup pintu bagi kalangan NU dan pesantren untuk menekuni dunia politik. Hal itu tidaklah mungkin karena hak berpolitik merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Yang ingin disampaikan lewat pemaparan realita yang tidak menggembirakan itu ialah pesan agar para peminat untuk menjadi politisi dari kalangan NU dan pesantren wajib berhati-hati dan waspada serta siap mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jangan sampai kemaslahatan yang diharapkan dari keterlibatan mereka dalam politik justru tertutupi oleh mafsadat yang mereka timbulkan. Dalam hal ini kaedah fiqih darul ‘ala jalwil masholih layak untuk benar-benar dipertimbangkan. Sebagai sebuah kritik dari kalangan dalam NU dan pesantren, makalah sederhana ini harus dibaca sebagai ajakan untuk melakukan muhasabatul nafsi demi kebesaran NU dan pesantren. Tidak ada niat sama sekali untuk mendiskreditkan siapapun. Bukankah teman yang baik adalah teman yang bisa membawa kita kepada kebenaran, bukan teman yang selalu membenar-benarkan kesalahan kita?

KH Nur Sodik adalah Wakil Rois Syuriah PCNU Kebumen

Tinggalkan komentar

Filed under Opini, Politik, Publik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s