PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BUDAYA

Oleh : DARMANINGTYAS

Pengantar:

Membaca TOR (Term of Reference) seminar ini penulis sebetulnya gamang membuat catatan untuk bahan diskusi kali ini karena panitia telah membuat TOR cukup komprehensif, termasuk menjelaskan berbagai jenis tingkat kecerdasan seseorang yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kegamangan itu penulis rasakan termasuk ketika akan memilih angle tulisan dari mana? Maka izinkan penulis bicara mutu dari sudut pandang pemerintah terlebih dulu, karena itu mudah disimak indikator-indikatornya.

1. UN dan Mutu Pendidikan

Bila kita mana dikatakan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pasal ini kemudian ditegaskan kembali pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Jadi, berdasarkan pasal 35 tersebut, ada delapan standar nasional yang perlu dipenuhi oleh pemerintah untuk tercapainya mutu pendidikan nasional. Kedelapan standar nasional itu saling kait mengkait antara satu dan lainnya, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Menilai mutu pendidikan nasional dari satu aspek saja, seperti misalnya UN (Ujian Nasional) terasa sebagai kesimpulan yang meloncat.

Tapi itulah kenyataan yang terjadi di lapangan. Meskipun ada delapan standar nasional yang perlu dipenuhi oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah, tapi pemerintah melihat mutu pendidikan secara ujuk-ujuk (tiba-tiba) berdasarkan hasil UN. Hal itu tampak jelas dari klaim-klaim Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo yang menyatakan bahwa mutu pendidikan nasional meningkat dengan ditandai meningkatnya prosentase tingkat kelulusan pada saat nilai standar kelulusan dinaikkan. Kita semua tahu bahwa standar kelulusan setiap tahun selalu mengalami kenaikkan dan pada tahun 2009 ini mencapai 5,50.

Klaim-klaim seperti diucapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo itu terjadi sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 2005 – 2008 lalu.Tahun 2009 ini belum ada ucapan resmi mengenai hasil UN kaitannya dengan mutu pendidikan. Mungkin karena Wakil Presiden Jusuf Kalla sibuk kampanye, sedangkan Mendiknas masih sibuk memberesi kisruh UN yang pengumumannya tertunda dan sampai sekarang masih ada yang belum selesai.

Atas dasar kenyakinannya bahwa UN sebagai pemacu mutu pendidikan nasional itulah maka Jusuf Kalla saat ditanya kebijakannya dalam bidang pendidikan –dalam kapasitasnya sebagai calon wakil presiden—menjawab bahwa UN tetap diperlukan untuk mencapai standar mutu nasional pendidikan. Menurut keyakinannya, tanpa adanya UN, sulit dicapai standar mutu pendidikan nasional. Suatu bentuk kampanye yang kurang taktis karena mayoritas guru dan pemilih pemula pasti akan memilih calon presiden yang secara tegas berjanji akan menghapuskan UN.

Di mana keleliruan UN? Tidak lain karena ketujuh standar lainnya belum terpenuhi, tapi standar kompetensi kelulusannya sudah ditentukan terlebih dulu, sehingga terasa sangat tidak fair. Akibatnya, seperti yang kita lihat hasilnya tahun 2009 ini di mana banyak murid tidak lulus. Bukan karena bodoh, tapi seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah, satu SMA hanya ada 3 – 5 guru sehingga guru harus mengajar dobel-dobel dan pasti mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Pada kasus di Kalimantan Tengah itu tampak jelas bahwa standar nasional tenaga kependidikannya belum terpenuhi, mungkin standar nasional lainnya juga tidak terpenuhi, tapi standar kompetensi kelulusannya sudah dipatok secara nasional.

Jadi kalau mau obyektif melihat mutu pendidikan nasional, maka jangan hanya melihat dari satu sisi (UN) saja, tapi dari berbagai aspek, setidaknya ketujuh standar nasional lainnya harus terpenuhi. Kalau hanya dari aspek UN saja maka penilaian tersebut sangat tidak adil, kecuali memang tidak mencerminkan kondisi yang obyektif.

Agar sekolah-sekolah di lingkungan Ma’arif tidak terjebak pada pandangan yang sempit, melihat mutu pendidikan dari capaian nilai UN saja, kedelapan standar nasional pendidikan itu patut diperhatikan. Hal itu penting agar strategi perwujudan mutunya tidak salah langkah. Bila hanya melihat dari aspek UN saja, dikhawatirkan akan merusak sistem pendidikan karena kemudian pada tingkat praksis akan menjadikan sekolah sebagai lembaga bimbingan tes saja yang mengedril soal-soal kepada murid-murid demi mencapai hasil UN yang baik. Atau menjejali murid dengan materi pelajaran yang di-UN-kan, padahal kapasitas murid itu terbatas.

Demi UN yang memuaskan, banyak sekolah melakukan les tiap hari dan pada semester keenam bagi murid SMP – SMTA hanya untuk ngedril soal. Keduanya itu hanya menekankan aspek kognitif saja. Aspek afektif dan psikomotorik terabaikan. Padahal, setelah lulus dan bekerja, apa yang diujikan dalam UN itu malah tidak terpakai sama sekali. Yang dipakai dalam bekerja justru pengetahuan dan ketrampilan praktis yang dimiliki oleh murid dari luar sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa UN itu sebetulnya sebuah kesia-siaan belaka yang dibela dengan kekuasaan dan uang.

2. Antara RSBI dan MBI

Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang pemerintah atas nama menjalankan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) giat melaksanakan program pengembangan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Menurut Dirjen Managemen Pendidikan Dasar dan Menengah, RSBI ini adalah amanat UU Sisdiknas khususnya pasal 50 ayat (3) yang menyatakan: ”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

Usaha untuk mendorong pengembangan RSBI itu diwujudkan secara nyata dengan menggelontorkan dana ratusan juta rupiah setiap tahun kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi proyek RSBI dengan mengabaikan nasib kebanyakan sekolah, terlebih sekolah-sekolah swasta. Meskipun demikian, apa yang disebut bertaraf internasional sebetulnya tidak jelas. Apakah bertaraf internasional itu hanya karena menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya untuk beberapa materi pelajaran? Bila pemakaian Bahasa Inggris itu sebagai indikatornya, bagamana kalau realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang payah: betul bahasa pengantarnya menggunakan Bahasa Inggris, tapi karena kemampuan Bahasa Inggris guru dan murid terbatas, akhirnya substansinya tidak dipahami oleh murid. Guru bingung menyampaikan materi dalam Bahasa Inggris, sedangkan murid bingung memahami kebingungan guru. Hasil akhirnya kemudian serba tanggung: Bahasa Inggrisnya setengah-setengah, penguasaan materinya setengah matang. Akhirnya program RSBI yang dibiayai dengan dana pinjaman itu menghasilkan mutu pendidikan setengah jadi.

Ironisnya adalah Departemen Agama pun sekarang ini mendorong pengembangan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI). Orang awam seperti saya merasa lucu mendorong program Departemen Agama untuk mengembangkan MBI mana yang akan menjadi acuan taraf internasional, mengingat madrasah sebetulnya khas pendidikan di Indonesia? Sehingga menurut hemat saya, konsep pengembangan Madrasah Bertaraf Internasional itu perlu dikritisi secara serius jangan sampai justru menjebak madrasah sendiri pada internasionalisasi program-program yang tidak membumi, sehingga alih-alih meningkatkan mutu pendidikan nasional, tapi justru menimbulkan persoalan baru pada lulusan Madrasah Bertaraf Internasional karena lulusannya justru tidak membumi sehingga hanya mendambah deret panjang angka pengangguran saja.

Bila kita mengacu pada deskripsi Linda Campbell dkk, mengenai tingkat kecerdasan seperti yang sudah diuraikan dalam TOR panitia, maka apa yang dikembangkan dalam RSBI maupun MBI sebetulnya lebih menekankan pada satu hal saja, yaitu logical-matematical intelligence (kecerdasan logika-matematika) yang merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur, mempertimbangkan proposisi, hipotesis, menyelesaikan operasi-operasi matematis, seperti yang ditunjukkan oleh para ilmuwan, ahli matematik, insinyur, dan programer komputer menunjukkan kecerdasan logika-matematika yang kuat.

Sementara kecerdasan lain, seperti (1) linguistic intelligence (kecerdasan linguistik) yang dimiliki oleh para pengarang, penyair, jurnalis, orator; (2) spatial intelligence (kecerdasan spasial) yang dimiliki oleh para pilot, pelaut, pemahat, pelukis, dan arsitek; (3) bodily-kinesthetic intelligence (kecerdasan kinestik-tubuh) seperti yang dimiliki oleh para atlet, penari, ahli bedah dan seniman yang mempunyai keterampilan teknik; (4). musical intelligence (kecerdasan musikal) yang dimiliki oleh para musisi yang peka terhadap titinada, melodi, dan ritme; (5) interpersonal inttelligence (kecerdasan interpersonal) seperti yang dimiliki oleh para guru, pekerja sosial, politisi, dan negosiator; apalagi (6) intrapersonal intelligence (kecerdasan intrapersonal) seperti yang dimiliki oleh para agamawan, psikolog, dan filsuf sama sekali tidak diperkenalkan. Padahal, kelak setelah bekerja, yang banyak digunakan justru keenam kecerdasan lainnya itu. Seandainya kecerdasan menghitung itu tidak dimiliki, perannya akan digantikan oleh kalkuralator atau program exel yang tingkat kesalahannya justru lebih kecil.

Para pengelola sekolah atau guru perlu memiliki tingkat pengetahuan mengenai berbagai macam kecerdasan tersebut agar tidak terjebak pada pilihan yang salah dalam mengembangkan persekolahan. Kecenderungan sekolah untuk menyiapkan anak-anaknya lulus UN saja dengan mengabaikan tingkat kecerdasan lainnya perlu diluruskan mengingat minat dan bakat murid beragam dan kesemuanya harus diwadahi. Bukti empiris sudah menunjukkan bahwa mereka yang lulus dengan nilai UN atau kalau dulu NEM tinggi, belum tentu prestasi hidupnya lebih menonjol daripada mereka yang lulus dengan NEM/UN pas-pasan. Kesuksesan hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh logical-matematical intelligence (kecerdasan logika-matematika) saja, tapi justru kecerdasan-kecerdasan lainnya yang lebih mementukan. Ambil contoh Tukul Arwana yang telah membuktikan diri berhasil justru karena menjual wajah jeleknya. Tukul mungkin tidak memiliki kecerdasan logika – matematika, tapi dia memiliki kecerdasan linguistik dan sekaligus kecerdasan kinestik-tubuh. Kecerdasan linguistik itulah yang memungkinkan dia mudah sekali berimprovisasi dengan kata-kata yang menimbulkan kelucuan. Demikian pula kecerdasan kinestik-tubuhnya terlihat dari polah tingkah fisiknya yang menimbulkan gelak tawa bagi pemirsa. Kecerdasan linguistik itu juga dimiliki oleh Andy Nayoan –pengasuh program Kickandy. Dua orang ini sekarang merupakan bintang televisi yang dapat menyedot sponsor sangat besar. Bahkan Kickandy bukan hanya berhasil menyedot sponsor banyak, tapi juga menjadi tontotan yang paling edukatif dan inspiratif.

Penulis percaya bahwa orang-orang seperti Tukul, Andy Nayoan, dan lainnya yang sejenis itu justru tidak terwadahi dalam sistem pendidikan nasional kita, karena sistem pendidikan nasional terfokus pada pengembangan kecerdasan logika matematika saja. Padahal, bila kita perhatikan dalam kehidupan, mayoritas orang yang memiliki kecerdasan logika matematika, dan berhasil secara ekonomis, justru karena pengorbanan orang lain, seperti korupsi, eksploitatif, dan manipulatif. Sebaliknya orang-orang seperti Tukul Arwana, Andy Nayoan, Eko Patrio, dan lainnya itu bila berhasil secara ekonomis justru karena menghibur orang lain. Jadi terbalik-balik: mereka yang memperoleh perhatian ekstra dalam sistem pendidikan justru melahirkan penderitaan bagi orang lain, sebaliknya mereka yang kurang memperoleh perhatian di sekolah justru melahirkan kegembiraan bagi orang lain.

3. Memunculkan dalam Kreativitas Managemen Pendidikan

Dengan memahami konsep dasar mutu pendidikan seperti yang sudah digambarkan di atas, bahwa konsep mutu itu tidak hanya dilihat dari satu aspek saja (kecerdasan logika-matematika), melainkan dapat dilihat dari berbagai tingkat kecerdasan yang lainnya, maka diperlukan kreativitas di dalam mengelola sekolah agar tidak terjebak pada pandangan umum yang keliru. Menurut penulis, ke depan, justru ketika teknologi komunikasi dan informasi makin melesat, maka kehadiran orang-orang seperti Tukul Arwana, Andy Nayoan, Eko Patrio, group lawak Sri Mulat, atau orang seperti Butet Kertarajasa, dan para pemusik terkemuka sekarang ini makin dibutuhkan untuk menghibur manusia yang sudah sulit tersenyum, tertawa, atau sulit bercanda. Pengembangan sekolah berdasarkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh warganya dapat menjawab kebutuhan hidup mereka. Pengembangan pendidikan berbasis budaya tidak berarti kita akan menjadi katak dalam tempurung, sebaliknya akan menjadikan kita punya identitas yang kuat.
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, Thailand, dan India merupakan negara-negara di Asia yang mengembangkan pendidikan berdasarkan budaya yang dimiliki tapi secara teknologi maupun ekonomi mencapai kemajuan yang membanggakan. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan merupakan negara yang maju industri dan teknologinya. Paling tidak, Jepang telah melahirkan tiga pemenang nobel dalam bidang fisika, dan ketiganya tidak mahir berbahasa Inggris. Cina dan India merupakan negara Asia terbesar penduduknya di dunia, tapi dapat diberi makan semua dan keduanya sekarang menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Sedangkan Thailand merupakan negara agraris yang maju, sebagian besar produk pertaniannya kita impor.

Kunci keberhasilan mereka bukan karena mengembangkan sistem pendidikan ala barat dengan memakai pengantar Bahasa Inggris, seperti yang kita adopsi sekarang lewat RSBI dan MBI, melainkan karena bertumpu pada kebudayaan nasional mereka masing-masing. Jepang misalnya, sejak Restorasi Maeiji, mempunyai program untuk menerjemahkan buku-buku asing ke dalam Bahasa Jepang sehingga buku-buku tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh semua warga Jepang. Berbeda dengan kita saat ini yang justru mendorong masyarakat untuk mempelajari Bahasa Inggris sejak TK, sehingga hasilnya kelak mereka belum tentu cakap berbahasa Inggris, tapi belum tentu mahir pula berbahasa Indonesia alias setengah matang.

Kita sepakat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, tapi pengertian mutu itu perlu dikaji kembali, sangat sampai hanya mengacu pada salah satu aspek saja yang dalam realitas hidup sehari-hari justru kurang fungsional. Bagi saya geli misalkan, di lingkungan Ma’arif juga dilanda demam untuk mengembangkan Madrasah Bertaraf Internasional, yang lebih menekankan pada pengembangan kecerdasan logika-matematika, sementara kriteria ”bertaraf internasional” itu sendiri tidak jelas, kecuali tarifnya yang mahal, sehingga sering diplesetkan menjadi ”Sekolah Bertarif Internasional”. Padahal, mungkin sesuai dengan inputnya, lembaga-lembaga Ma’arif lebih cocok mengembangkan kecerdasan linguistik guna melahirkan para pengarang, penyair, jurnalis, orator; atau kecerdasan interpersonal yang dapat melahirkan para guru, pekerja sosial, politisi, dan negosiator yang baik; serta kecerdasan intrapersonal yang mampu melahirkan para agamawan, psikolog, dan filsuf. Ini yang realistis.

Idealnya memang hak lembaga-lembaga pendidikan Ma’arif pula untuk mengembangkan Madrasah Bertaraf Internasional dengan fokus pada pengembangan kecerdasan logika-matematika. Tapi apakah lembaga-lembaga pendidikan Ma’arif mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang sudah lebih dulu mengembangkan model-model sekolah berlabel internasional tersebut? Bila yakin tidak mampu, lebih baik jangan paksakan ambil keputusan yang keliru, sebaliknya tancapkan rencana sejak awal pada titik yang paling tepat. Ketepatan titik itu dapat dilihat dari input yang masuk (calon murid), guru yang tersedia, insfrastruktur yang ada, sampai pada masalah pembiayaannya yang pas-pasan.

Jadi yang perlu diperjelas adalah sikap ideologis lembaga-lembaga pendidikan Ma’arif. Bila sudah disadari bahwa lembaga-lembaga pendidikan Ma’arif berada di tengah-tengah kaum dhuafa, maka tidak perlu dipaksakan memasuki wilayah kaum elit seperti yang tercermin dalam RSBI atau MBI. Oleh sebab itu, desain kurikulum, model mengajar, maupun evaluasi keberhasilannya tidak boleh anut grubyuk (ikut-ikutan saja) dari sistem yang berkembang di masyarakat, tapi sudah harus didasarkan pada basis ideologi yang dianut dan dikembangkan. Anut grubyuk yang kelihatan mentereng pada saat ini, belum tentu cemlorong (bersinar) di masa mendatang. Saya justru mengkhawatirkan akan terjadi pendangkalan makna pendidikan sebagai reproduksi bahasa asing saja dengan mengabaikan budaya sendiri. Ini yang harus diwaspadai oleh para pengelola pendidikan di lingkungan Ma’arif. Boleh ngeli, tapi ojo keli. Boleh nunut, tapi ojo katut. ***

1) Makalah disampaikan dalam Seminar LP Ma’arif Kebumen kerjasama dengan Kantor Departemen Agama Kebumen dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebumen, Selasa, 23 Juni 2009 di Hotel Grafika Gombong Kebumen
2) Darmaningtyas adalah Director ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) Indonesia, juga Pengurusan Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK) dan Perkumpulan PRAXIS, serta di CBE (Center for the betterment of Education) di Jakarta. Hp. 0818-463020 ; Telp./fax : 021-79197057 Email : darmaningtyas@yahoo.com, dan instran@indo.net.id. (SW)

2 Komentar

Filed under Diskusi, Kebijakan, Opini, pemikiran, Publik

2 responses to “PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF BUDAYA

  1. gerakanpmiikebumen

    aku rapaham dull………………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s