GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Oleh: KH Nur Sodiq (Ketua MUI Kebumen dan Rois Syuriah PCNU Kebumen)

Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu, jumlah golongan putih (golput) menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Pemilu 1955, yang dikenal paling luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan paling demokratis, tingkat golput mencapai 12,33%. Pemilu di era Orde Baru, di mana rakyat dimobilisasi, fenomena golput masih juga tinggi. Pemilu 1971 golput mencapai 6,67%, kemudian pemilu 1977 meningkat menjadi 8,40%, dan meningkat lagi pada pemilu 1982 menjadi 9,61%. Pemilu 1992 menjadi 9,05% dan 9,05%pada pemilu 1997, sedangkan suara golput pada pemilu 1999, pasca jatuhnya rezim otoriter mencapai 10,40%.

Peningkatan jumlah golput inipun terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jumlah golput di tingkat propinsi mencapai 38% sampai dengan 40%. Pada tahun 2008 “dimenangi” oleh golput. Golput pada Pilkada Propinsi Jawa Barat, misalnya, mencapai 33%; Jawa Tengah 44%; Sumatera Utara 43%; Jawa Timur (putaran I) 39,2% dan (putaran II) 46%. Hal inipun terjadi pada pelaksanaan Pilkada tingkat Kabupaten/Kota, prosentase golput mencapai 30% sampai dengan 40%. Sedangkan yang terjadi di Kebumen pada Pilkada Putaran I tanggal 11 April 2010 yang lalu, jumlah golput lebih dari 30% sampai dengan 40%. Kondisi seperti ini, menjadi persoalan yang harus segera dikaji dan dijadikan sebuah PR bagi pemerintah daerah, KPUD selaku pelaksana teknis kegiatan Pilkada daerah, dan tentunya semua komponen masyarakat.

Islam menemukan momentumnya untuk memberikan kotribusi politik guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan beradab. Islam perlu mendorong kesadaran public dalam partisipasi politik sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab keumatan dan kebangsaan, sehingga dapat meminimalisir fenomena golput pada pelaksanaan Pilkada.

Pemilu sebagai Instrumen Penegakan Kepemimpinan

Perspektif Fiqh Siyasah, penegakan kepemimpinan (aqd al-imamah) hukumnya wajib berdasarkan consensus. Hal ini mengingat imamah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia. Dengan demikian, dalam perspektif ini maka partisipasi dalam kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia dan agama. Kewajiban menyelenggarakan pemerintahan (yang merupakan urusan dunia) juga merupakan kewajiban agama. Hukum wajib yang dimaksud adalah pemilihan pemimpin dengan keterwakilan/syuro.

Perubahan sistem pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat akan sangat mempengaruhi perubahan hukum dari wajib kifayah kepada hukum yang lebih tinggi. Contoh, kalau kita meninggalkan sholat ‘Idul Adha dalam jiwa kita terdapat perasaan rugi atas pahala besarnya sholat ‘Idul Adha, padahal sholat ‘Idul Adha belum sampai pada tingkatan fardhu kifayah. Sedangkan memilih pemimpin (fardhu kifayah) di atas pahala sholat ‘Idul Adha. Mengapa kita tidak merasa rugi atas pahala memilih pemimpin yang ditinggalkan?

Pemilu adalah instrumen untuk penegakan kekuasaan Negara, merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana UU nomor 10 tahun 2008), maka partisipasi warga dalam pemilu merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan sekaligus kepedulian dalam mengontrol dan mengarahkan kebijakan negara/daerah yang demokratis. Tentunya demokrasi yang baik adalah demokrasi yang tidak melanggar agama, undang-undang, kesepakatan bersama, dan etika.

Perspektif fiqh siyasah, dikenal sekelompok masyarakat yang apatis terhadap situasi pertikaian antara dua kekuatan politik Islam, antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib ra dengan golongan Khawarij, yaitu golongan Murji’ah. Dalam menghadapi realitas politik tersebut, kaum Murji’ah bersikap a-politis dengan memilih tidak mengambil sikap politik apapun. Sikap apatisme sebagai bentuk protes atas dua kekuatan politik tersebut terbukti tidak memberikan kontribusi positif bagi kemashlahatan umat. Sikap seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, jika tujuannya adalah keinginan untuk menciptakan perbaikan (ishlah).

Golput dalam pemilu perlu diminimalisir dengan memahami akar permasalahan yang menyebabkan. Jika golput disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemberikan pendidikan politik oleh setiap partai politik, maka diperlukan langkah bijak dari para politisi dan KPU untuk terus melakukan sosialisasi pendidikan politik. Peningkatan jumlah golput jenis ini dalam pemilihan umum sebaiknya dapat menjadi bahan interospeksi bagi partai politik dan KPU, untuk bisa memperbaiki setiap tahapan pemilihan mulai pendataan pemilih hingga sosialisasi.

Golput jika alasannya hanya karena faktor malas atau tingkat kesibukan dalam beraktivitas, maka tingkat kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan perlu diberikan. Kelompok jenis ini adalah kelompok a-politis yang perlu disadarkan. Golput karena merasa calon pemimpin yang ada, dianggap kurang kredibel juga akan merugi. Karena dengan golput seperti ini akan terpilih calon pemimpin yang tidak diinginkan, jika karena calon yang ada mengobral janji yang muluk-muluk yang tidak mungkin direalisasikan sudah tentu partai politik bisa memperbaiki recruitment kadernya. Golput jika karena tidak ada yang bayar, atau mencoblos karena membela yang bayar. Na’udzubillah…wana’udzubillah. Ampunilah kami Ya Tuhan dan warga kami Kebumen Beriman semuanya. Amiin.

1 Komentar

Filed under Kajian, Obrolan, Opini, pemikiran, Politik, Publik

One response to “GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

  1. HR Manshur Mu'thy A Khayyi

    Setuju pak Kiyai, Pemilukada adalah wasilah untuk tegaknya pemerintahan di daerah. Pemerintahan (pusat maupun daerah) yang Islamy adalah sangat di perlukan untuk menegakkan yg ma’ruf dan mencegah munkarat, masyarakat sulit untuk melakukannya hanya dengan membaca Al Qur’an, sehingga Sayyidina “Utsman bin ‘Affan pernah berkata :

    إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
    Dan sebuah maqalah juga mengatakan :
    والعصا لمن عصا
    Masalahnya adalah, sudahkah muballigh kita mensosialisasikan hal ini kepada Ummat, dan kalau dikemukakan dalam suasana menjelang Pemilukada, bisa bisa kita dianggap telah mengkhianati khithah 26 lagi , Itulah maka kita semua memang masih perlu mengkaji ulang bunyi dan rukh dari Konun Asasi yang terdapat pada Muqodimah Anggaran dasar NU.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s